BATAUGA, KABARANEWS – Anggaran pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Buton Selatan membengkak hingga hampir menyentuh angka Rp100 juta per bulan. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Buton Selatan mulai merancang strategi efisiensi guna menekan beban biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pencahayaan di jalan umum.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan, La Ode Muhammad Ilmayang Amli, menjelaskan bahwa tingginya tagihan listrik PJU dipicu oleh penggunaan infrastruktur lama yang masih memakai lampu jenis matriks. Lampu jenis ini membutuhkan konsumsi daya jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi modern, namun dengan tingkat pencahayaan yang kurang maksimal.
“Kita masih menggunakan lampu jenis matriks yang konsumsi dayanya mencapai 300 watt, tapi pencahayaannya tidak terlalu terang. Sangat berbeda dengan lampu LED yang hanya membutuhkan daya 150 watt tetapi sudah memberikan pencahayaan paling terang,” ujar Ilmayang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/8/2026).
Oleh karena itu, pihaknya berharap mendapatkan alokasi anggaran dan ruang kebijakan untuk memperbarui infrastruktur PJU melalui migrasi massal dari lampu matriks ke lampu LED yang lebih hemat energi.
Selain masalah jenis lampu, Ilmayang juga menyoroti durasi operasional PJU yang sering kali menyala hingga 24 jam nonstop tanpa pemadaman otomatis. Kondisi ini dinilai memperparah pembengkakan tagihan listrik yang menjadi tanggung jawab instansinya.
Sebagai solusi konkret, Dishub Buton Selatan akan menerapkan teknologi pengawasan dan pengontrol daya berbasis sistem pintar (smart meter).
“Lampu PJU kita hampir menyala 24 jam. Kami berencana memasang kWh Pintar untuk mengatur jam operasional secara otomatis sekaligus mendeteksi potensi pencurian listrik. Langkah ini penting karena kita dirugikan akibat pemeliharaan PJU yang belum maksimal,” pungkasnya.
