JAKARTA, KABARANEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah strategis memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengoptimalkan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.
Keputusan tersebut diambil usai Presiden memimpin diskusi bersama akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, BPGMN akan berkedudukan langsung di bawah Presiden. Lembaga ini bakal diisi oleh para ilmuwan serta profesional, lengkap dengan alokasi anggaran yang memadai untuk mengedepankan langkah pencegahan ketimbang tindakan reaktif.
“Upaya pencegahan dinilai jauh lebih efektif dan efisien, khususnya untuk enam provinsi yang rawan karhutla dan ekosistem gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” ujar Raja Juli.
Dukungan teknologi juga disiapkankan untuk menyokong kerja BPGMN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan, BRIN siap memperkuat sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang terkini.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa kehadiran BPGMN disokong oleh pemetaan lahan secara komprehensif. Pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik dan potensi kawasan—baik untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan berkelanjutan lainnya.
Melalui pendekatan berbasis sains dan kolaborasi lintas lembaga ini, pemerintah optimistis fungsi dan potensi lahan gambut serta mangrove di Tanah Air dapat dioptimalkan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. (adm)
 sebagai langkah strategis memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengoptimalkan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.){kind=link}